Di tengah dinamika demokrasi lokal yang terus bergerak, kehumasan bukan lagi sekadar fungsi pelengkap dalam tubuh penyelenggara pemilu. Ia telah bertransformasi menjadi denyut nadi komunikasi publik, ruang dimana kepercayaan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dirawat secara berkelanjutan.

Dalam konteks KPU Kabupaten Blora, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan SDM memegang peran strategis sebagai jembatan antara regulasi yang kerap dianggap teknis dengan kesadaran politik masyarakat yang beragam.

Meski begitu, Divisi-divisi yang lain, dari Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Divisi Hukum dan Pengawasan juga melengkapi dalam upaya pemahaman dan kesadaran kolektif masyarakat tentang penyelenggaran hingga demokrasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas dalam konsep “public sphere”, ruang publik yang sehat hanya dapat tumbuh melalui komunikasi yang rasional, inklusif, dan terbuka. Kehumasan KPU, menjadi lentera yang menerangi ruang publik tersebut, memberi arah, bukan menggiring; menjelaskan, bukan menggurui.

Kehumasan sebagai Etalase Nilai Demokrasi

Kehumasan pada KPU Kabupaten Blora tidak berhenti pada aktivitas penyampaian informasi. Ia merupakan etalase nilai-nilai demokrasi yang ingin ditanamkan kepada publik: keterbukaan, kejujuran, akuntabilitas, dan partisipasi. Setiap rilis berita, konten media sosial, hingga forum tatap muka menjadi medium untuk membangun narasi bahwa pemilu bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan proses kolektif merawat kedaulatan rakyat.

Literatur komunikasi publik menegaskan bahwa kepercayaan tidak dibangun dari intensitas pesan semata, melainkan dari konsistensi dan relevansi pesan. Cutlip, Center, dan Broom dalam “Effective Public Relations” menyatakan bahwa hubungan yang baik dengan publik lahir dari komunikasi dua arah yang simetris, mendengar dan merespons, bukan hanya menyampaikan. Dalam praktiknya di Blora, pendekatan ini tercermin melalui sosialisasi berbasis komunitas, dialog pemilih pemula, serta penguatan jejaring relawan demokrasi yang berakar pada realitas sosial lokal.

Menembus Batas Kesadaran Politik

Tantangan utama kehumasan KPU Kabupaten Blora adalah menembus batas kesadaran politik masyarakat yang kerap dibentuk oleh apatisme, pragmatisme, atau minimnya literasi kepemiluan. Data partisipasi pemilih, sebagaimana sering diberitakan oleh media nasional, menunjukkan bahwa tingkat kehadiran di TPS tidak selalu sejalan dengan tingkat pemahaman pemilih. Di sinilah kehumasan diuji, bagaimana mengubah informasi menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi tindakan partisipatif.

Paulo Freire dalam “Pedagogy of the Oppressed” menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang dialogis dan kontekstual. Prinsip ini relevan dalam strategi sosialisasi KPU Blora, di mana pendidikan pemilih tidak lagi bersifat satu arah, melainkan membuka ruang diskusi, refleksi, dan pertanyaan kritis. Kehumasan berperan sebagai fasilitator pengetahuan, bukan menara gading informasi.

SDM dan Wajah Kelembagaan

Dimensi kehumasan juga melekat pada pengelolaan sumber daya manusia. Aparatur dan badan ad hoc KPU pada hakikatnya adalah duta informasi di tengah masyarakat. Sikap, tutur kata, dan profesionalitas mereka membentuk persepsi publik terhadap kelembagaan KPU. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM baik melalui bimbingan teknis, pembinaan etika, maupun internalisasi nilai pelayanan publik menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kehumasan.

Berita-berita mengenai integritas penyelenggara pemilu yang dikutip media nasional kerap menunjukkan bahwa kepercayaan publik runtuh bukan karena sistem semata, tetapi karena perilaku individu. Kehumasan Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM di Blora memiliki peran preventif yakni membangun kesadaran internal bahwa setiap penyelenggara adalah wajah demokrasi itu sendiri.

Digitalisasi dan Narasi Lokal

Di era digital, kehumasan dituntut adaptif tanpa kehilangan jati diri. Media sosial menjadi kanal utama, namun narasi lokal tetap menjadi ruhnya. Konten yang membumi menggunakan bahasa sederhana, simbol budaya lokal, dan kisah keseharian masyarakat Blora, lebih efektif dibandingkan pesan normatif yang kaku. Seperti diungkapkan oleh Marshall McLuhan, The Medium is the Message cara menyampaikan sering kali sama pentingnya dengan apa yang disampaikan.

Kehumasan KPU Blora, dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya, justru menemukan kreativitasnya dari mengolah pesan sederhana menjadi bermakna, menjadikan partisipasi sebagai cerita bersama, bukan sekadar target angka.

Lentera yang Terus Menyala

Pada akhirnya, kehumasan dalam KPU Blora adalah tentang merawat harapan. Ia mungkin tidak selalu terlihat gemerlap, namun konsisten menyala menerangi jalan panjang demokrasi lokal. Di balik setiap sosialisasi, rilis berita, dan dialog warga, terdapat ikhtiar sunyi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa suara rakyat adalah cahaya yang tak boleh padam.

“Demokrasi tidak lahir dari keramaian slogan, melainkan dari kesadaran yang dirawat dengan sabar. Dan di sanalah, lentera sosialisasi menemukan maknanya, menyala agar publik tak berjalan dalam gelap,”.

Ditulis oleh :

Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustakim, S.Pd.I.