Berita Terkini

Blora - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Kabupaten Blora melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Gedung PKPRI Blora, Minggu (11/8/2023).  KPU Kabupaten Blora juga sekaligus menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024. Selanjutnya, KPU Blora resmi menetapkan DPS tingkat kabupaten sebanyak 702.257 pemilih.  Rapat dihadiri Forkopimda Blora, Bawaslu Kabupaten Blora, Kepala Rutan II B Blora, Dindukcapil Blora, Bakesbangpol Blora, Partai Politik se Blora, dan PPK Se Kabupaten Blora. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto. Widi Nurintan Ary Kurnianto mengungkapkan, DPS yang ditetapkan tercatat 702.257 pemilih yakni 348.571 laki-laki dan 353.686 perempuan.  "Jumlah tersebut didapat dari seluruh 16 kecamatan dan 295 desa atau kelurahan serta 1.453 TPS yang tersebar di Kabupaten Blora," ucap Widi Nurintan Ary Kurnianto. Koordinator Divisi (Kordiv) Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Blora, Heni Rina Minarti menambahkan, jumlah DPS nantinya masih bisa berubah dan bergerak secara dinamis.  "Paska coklit ada penambahan TPS reguler di Kecamatan Todanan di Desa Kedungbacin karena ada jumlah pemilih dalam satu TPS lebih dari 600 pemilih yakni 601, kemudian dilakukan restrukturisasi TPS," jelas Heni Rina Minarti. Lanjut Heni, penambahan TPS ini juga karena ada TPS lokasi khusus yakni TPS Rutan II B Blora. "Jadi total ada 1453 TPS, ada penambahan reguler satu TPS dan TPS Lokasi khusus di Rutan IIB Blora,’’ imbuh Heni Rina Minarti.  Mewakili Bupati Blora, Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, Agus Puji Mulyono mengatakan, pemkab Blora siap menyukseskan agenda Pemilihan tahun 2024 tersebut. "Pak Bupati mengapresiasi kegiatan hari ini. Kami berharap, nantinya apa yang menjadi evaluasi pada penetapan DPS tersebut mampu mencetak output yang berkualitas dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini," ucapnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim mengatakan, dari uji petik yang dilakukan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. "Dari Bawaslu tentu saja, kehadirannya adalah untuk memastikan bahwa penyusunan DPHP oleh KPU sesuai prinsip-prinsipnya," terangnya. "Untuk memastikan semua warga Blora sudah dicoklit, kami melakukan uji fakta terhadap pemilih yang rentan," pungkasnya.

BLORA - Menuju Pemilihan Tahun 2024 yakni Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Blora, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggencarkan upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih di Blora. Diketahui, targetnya 83 persen atau mempertahankan angka partisipasi pemilih pada pemilu Februari 2024 lalu.  Hal itu diungkapkan Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustakim pada Raker bersama stakeholder pembahasan materi, bentuk, strategi dan sasaran sosialisasi pemilihan serentak Tahun 2024 di Garden Resto and Caffe Tunjungan Blora, Kamis (8/8/2024). Menurutnya, partisipasi masyarakat Blora terhadap  memang perlu digeliatkan. Sebab, angka partisipasi itu sempat turun beberapa waktu lalu. “Pada Pemilu 2019 waktu itu capaian kita 80 persen. Lalu, 2020 pas pilkada itu turun tiga persen jadi 77 persen. Yang terakhir ini naik lagi pas pemilu 83,8 persen. Ini perlu kita geliatkan terus,’’ tegas Ahmad Mustakim. Mustakim juga mengatakan, pihaknya selalu menggandeng teman-teman komunitas, lintas sektoral hingga media untuk menggeliatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.  ‘’Kami terus sosialisasikan bahwa nyoblos itu penting. Cuman memang pilkada euforianya ini sepertinya lebih berat daripada pemilu kemarin. Tapi kami terus sosialisasi ke desa-desa, tempat pendidikan, atau yang belum tersosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya,’’ ujar Mustakim. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sujiyanto mengatakan, pihaknya siap membantu menggedor target partisipasi itu dengan cara menjaga kondusifitas daerah menuju pilkada.  ‘’Kami selalu kerjasama dengan stakeholder untuk mengupayakan kondusivitas itu, termasuk mendukung pilkada tahun 2024 ini di Blora,’’ ucapnya. Sementara itu, Ketua PWI Blora, Heri Purnomo mengatakan, dirinya mengajak kepada rekan-rekan media untuk mengawal proses-proses menuju pilkada.  Tak hanya itu, dirinya menegaskan untuk menjadi media yang sehat selama prosesi tersebut berjalan.  ‘’Media harus bisa mencari data-data konkrit saat memberitakan proses pemilu. Jangan dijadikan black campaign. Selain menyampaikan media juga harus bisa mengedukasi masyarakat, dan juga menjaga etika jurnalistik dalam melakukan kerja-kerja sebagai jurnalis/wartawan,’’ tegas Heri Purnomo.

Blora ¬- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Jawa Tengah mendapatkan kunjungan dari Kapolres Blora pada Kamis, 1 Agustus 2024. Bertempat di kantor KPU Blora, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi terkait tahapan Pilkada 2024 di Blora. Dalam pertemuan tersebut, disambut semua komisioner KPU dan sekretaris KPU Blora membahas  berbagai isu termasuk keamanan dan logistik yang berkaitan dengan pemilihan atau pilkada 2024 ini. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto mengungkapkan, bahwa koordinasi dengan pihak kepolisian sangat penting untuk menjaga kondusifitas wilayah selama tahapan Pilkada berlangsung.  "Kapolres berkoordinasi kaitannya dengan tahapan Pilkada 2024 di Blora, termasuk koordinasi pengamanan Pilkada dan kondusifitas wilayah. Terkait juga gudang yang akan digunakan KPU untuk logistik pemilihan," ungkapnya. Lebih lanjut, Komisioner KPU Blora, Ahmad Mustakim menambahkan bahwa isu-isu yang berkembang seputar momen Pilkada 2024 juga menjadi topik diskusi penting dalam pertemuan tersebut.  "Termasuk isu-isu yang berkembang kaitannya dengan momen pemilihan/pilkada tahun 2024 di Blora," tambahnya. Ditegaskannya, KPU Blora juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam setiap tahapan yang sudah berjalan.  "KPU tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian kaitannya tahapan per tahapan yang sudah berjalan. Kita akan berkolaborasi dengan banyak pihak terutama pihak kepolisian, kaitannya dengan pengamanan Pilkada tahun 2024 ini," tegas Mustakim. Selain itu, KPU Blora saat ini masih dalam proses memilih gudang atau tempat logistik pemilihan yang sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam regulasi. Menjelang bulan November yang biasanya memasuki musim penghujan, KPU berupaya mencari tempat yang paling aman untuk penyimpanan logistik pemilihan.  "Kita juga masih memilih gudang atau tempat logistik pemilihan tahun ini sesuai dengan spesifikasi gudang yang diatur dalam regulasi, apalagi nanti memasuki bulan November yang secara umum masuk musim penghujan. Kita cari yang paling aman," tutupnya. Kunjungan Kapolres Blora ke KPU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPU dan kepolisian dalam memastikan Pilkada 2024 di Blora berjalan aman dan lancar.

BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan stakeholder pembahasan materi, bentuk, strategi dan sasaran sosialisasi pemilihan serentak Tahun 2024 di Garden Resto and Caffe Tunjungan Blora, Sabtu (27/7/2024). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kabag Prokompim Setda Blora, Budiman dan Anggota KPU Blora periode 2018-2023, Moh. Syaiful Amri. Acara mengundang Bawaslu Blora, Polres Blora, Kejari Blora, Dandim 0721 Blora, 410 Alugoro Blora, Dindukcapil Blora, Rutan II B Blora, Bakesbangpol Blora, Satpol PP, Kominfo Blora, Tapem Setda Blora, Bagian Hukum Setda Blora. Kemudian perwakilan Parpol se Blora, Ketua MKKS SMA dan SMK, dan media. Mewakili Ketua KPU Blora Divisi Teknis KPU Blora, Ahmad Solikin membuka kegiatan ini. Disampaikannya, sosialisasi pagi ini salah satu outputnya adalah agar partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora tahun 2024 nanti, dapat meningkat dan tepat sasaran. "Ditahun 2020 partisipasi pemilih mencapai 77,6 persen dan menunjukkan peningkatan di angka 83,5 persen lebih pada Pemilu 2024," ucap Ahmad Solikin. Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ahmad Mustakim berharap dengan raker ini, mendapatkan masukan dari stakeholder yang hadir demi pelaksanaan Pilkada 2024 ini, partisipasi pemilih di Kabupaten Blora lebih meningkat. "Semoga berjalan aman, lancar, adil dan jujur. Partisipasi pemilih di Pilkada Blora 2024 dapat meningkat," ungkapnya. Kepala Bagian (Kabag) Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Blora, Budiman menyampaikan beberapa strategi dalam kehumasan antara lain adalah pemberitaan informasi melalui berbagai media (sosial, cetak, elektronik) untuk menyebarkan informasi-informasi penting terkait pemilihan serentak. "Sangat diperlukan (kerjasama), agar apa yang sudah di informasikan bisa langsung tersampaikan dengan akurat dan tersebar luas ke masyarakat," kata Budiman. Dikatakannya, beberapa tantangan kehumasan seperti hoax dan disinformasi, partisipasi yang rendah maupun keterbatasan sumber daya, mungkin akan dihadapi di pemilihan serentak ke depannya. Budiman mengungkapkan, kerjasama, kolaborasi dengan KPU Blora, sinergitas bersama instansi terkait, seluruh stakeholder, TNI Polri, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan diperlukan. "Kami saling berkoordinasi informasi, menjalin sinergitas, kolaborasi, bekerjasama dengan seluruh stake holder," jelasnya. Moh Syaiful Amri selaku narasumber menjelaskan bahwa untuk suara tidak sah pada Pemilu/Pilkada di tahun 2019 sebanyak 26.238 surat suara.  Di tahun 2020, imbuhnya, KPU Blora mencatat ada 10.970 surat suara tidak sah dan 31.028 surat suara tidak sah di tahun 2024 ini. "Catatan data tersebut dengan pembanding Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sambong Blora berjumlah 22.549 tahun 2019. Kecamatan Bogorejo ada 20.563 atau separuh DPT kecamatan di tahun 2020," jelasnya. Menurutnya, dua faktor dinilai bisa mempengaruhi tidak tercapainya tingkat partisipasi pemilih yakni faktor geografis dan faktor kegiatan ekonomi. "Harapan semua, partipasi pemilih di Pilkada Blora 2024 meningkat dapat berjalan adil, jujur dan lancar," ungkapnya.

Blora - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melaksanakan Rapat Kerja KPU dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Blora dalam Rangka Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Gedung PKPRI Blora pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, kemudian Sekda Blora, Komang Gede Irawadi sebagai Narasumber. Pengarahan disampaikan Anggota KPU Blora Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ahmad Solikin, Anggota KPU Blora Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ahmad Mustakim, dan Anggota KPU Blora, Noorman Pramono. Pemateri Sekretaris KPU Kabupaten Blora, Kasworo dan turut hadir PPK Se Kabupaten Blora serta Sekretariat PPK Se Kabupaten Blora. Widi Nurintan Ary Kurnianto berharap dengan rapat kerja ini dapat dijadikan pedoman badan adhoc beserta sekretariat dalam menggunakan anggaran pemilihan serentak tahun 2024 ini. “Ini penting bagi teman-teman PPK dan sekretariat dalam menggunakan anggaran selama pilkada tahun 2024 ini agar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ucap Widi Nurintan Ary Kurnianto dalam sambutannya. Sekda Blora, Komang Gede Irawadi sebagai narasumber menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan. “Pemerintah Kabupaten Blora menganggarkan hibah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Blora kepada KPU, Bawaslu dan Polres Blora. Memastikan anggaran kegiatan Tahapan Pilkada Serentak dalam APBD TA 2023 dan TA 2024,” kata Komang. Lanjut Komang, Pemkab Blora juga menyiapkan dukungan anggaran Pilkada Serentak dengan jumlah yang cukup dalam bentuk hibah kepada KPU, Bawaslu dan POLRI.  “Untuk KPU dan Bawaslu APBD TA 2023 dialokasikan 40% dan sisanya 60% dialokasikan dalam APBD 2024 sedangkan untuk POLRI dialokasikan pada APBD 2024. Besaran Dana Hibah disepakati bersama antara TAPD dengan KPU dan Bawaslu dituangkan dalam Berita Acara,” jelas Komang. Komang juga menegaskan, untuk penggunaan anggaran Pilkada digunakan sesuai dengan peraturan yang ada. “Hati-hati dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, jangan sampai menyimpang, karena nanti akan ada pemeriksaan. Patuhlah dengan regulasi yang ada,” tegas Komang. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Blora, Kasworo memaparkan terkait Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. “Kami sampaikan terkait mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2024; mulai dari 1). Mekanisme Pembayaran Dana Hibah Pemilihan Pada Badan Adhoc; 2). Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan dan 3). Pengembalian Sisa Dana Pemilu Pada Badan Adhoc,” papar Kasworo. Kasworo mengingatkan kepada PPK dan sekretariat untuk bijak dalam menggunakan anggaran Pilkada 2024 ini. “Gunakan sesuai keperuntukannya, pertanggungjawaban dana hibah ini agar tidak terjadi fraud serta resiko yang lain,” pungkas Kasworo.

Blora - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menggelar santunan anak yatim yang ada di sekitar kantor KPU Kabupaten Blora. Hal itu dilaksanakan di Ruang Pertemuan KPU Kabupaten Blora, Selasa (16/7/2024). Santunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinan yang dilaksanakan oleh jajaran KPU dari tingkat nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Acara santunan dibuka oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ahmad Solikin mewakili Ketua KPU Kabupaten Blora didampingi Anggota KPU Blora Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Ahmad Mustakim, dan Anggota KPU Blora, Noorman Pramono dan Sekretaris KPU Blora, Kasworo. Seluruh jajaran internal KPU tidak terkecuali ikut menyemarakkan kegiatan ini. Ahmad Solikin dalam kesempatan ini, mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka silaturahmi. "Selain itu, serta memohon doa demi kelancaran tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Kami meyakini bahwa dengan doa tulus penyelenggaraan pilkada di Blora akan diberikan kelancaran, kemudahan dan kedamaian," ucap Ahmad Solikin pada sambutannya. "Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan KPU baik ditingkat Provinsi hingga kabupaten/kota Indonesia," imbuhnya. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh anggota KPU Blora dan Sekretaris KPU Blora kemudian dirangkai foto bersama.