Berita Terkini

Blora -Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten Blora melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dengan berkunjung dari rumah ke rumah dengan membawa lembar kerja coktas, Rabu (17/9/2025). Tim ini bertugas memverifikasi secara langsung identitas warga yang sudah masuk ketegori pemilih dalam pemilu dan pemilihan, serta memastikan informasi kependudukan yang tercantum sudah benar dan terupdate. Coktas ini dilaksanakan di desa dan kelurahan dimana KPU Blora membagi 5 tim dalam pelaksanaannya. Data verifikasi ini adalah pencocokan dari data Kemendagri dengan kondisi lapangan. Prosesi Coktas melibatkan perangkat desa hingga pengurus RT/RW setempat, serta diawasi langsung oleh tim Bawaslu Kabupaten Blora. Coktas merupakan inovasi KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih secara terbatas dan langsung ke lapangan. Sasaran utamanya adalah pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, serta pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI/Polri. "PDPB bukan hanya kerja administratif, tetapi juga merupakan kerja demokrasi. Melalui Coktas, kami hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan pemilih yang masih memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih." jelas Kadiv Rendatin KPU Blora, Heni Rina Minarti. Sementara itu, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, Ahmad Mustakim menegaskan setiap masukan, baik dari masyarakat maupun Bawaslu, akan ditindak lanjuti langsung ke lapangan oleh Tim PDPB KPU Blora. "Coktas ini salah satu bentuk komitmen kami menjaga data pemilih agar bersih, valid, dan selalu mutakhir," tegasnya. Pelaksanaan Coktas ini menjadi bagian dari upaya menyukseskan tahapan pemilu dan pemilihan kedepan. Selain itu, Coktas juga merupakan tahapan penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, khususnya dalam rangka pemeliharaan data berkelanjutan guna memastikan validitas informasi pemilih. "Hal ini penting untuk memastikan kesiapan di lapangan, baik dari segi administrasi maupun teknis. Dukungan dari pemerintah desa sangat krusial untuk kelancaran pelaksanaan Coktas," tandasnya. Menurutnya, antusias warga saat coktas cukup terlihat tinggi. Banyak di antara mereka yang menyambut baik kedatangan petugas dan mengapresiasi keaktifan KPU dalam melakukan pendataan.

BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menggelar acara Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bagi internal di Aula kantor KPU Kabupaten Blora pada Senin (15/9/2025). Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, dan menghadirkan narasumber Heni Rina Minarti, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Blora.  Dalam paparannya, Heni Rina Minarti menekankan bahwa PKPU 1 Tahun 2025 menjadi landasan hukum baru untuk memastikan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir di luar tahapan pemilu.    "PKPU ini mengamanatkan kita untuk terus-menerus memelihara dan memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu terakhir. Tujuannya adalah untuk menyediakan data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pemilu berikutnya, dengan tetap menjamin kerahasiaan data pribadi," ujar Heni. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Blora ini berfokus untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Blora dalam menghadapi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang akan segera dilaksanakan. Pelaksanaan PDPB, sesuai PKPU 1 Tahun 2025, akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota secara berkala paling sedikit setiap tiga bulan sekali.  Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti koordinasi dengan instansi terkait, pemutakhiran data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS), dan penambahan pemilih baru.   Dengan adanya sosialisasi ini, KPU Kabupaten Blora menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan, demi terselenggaranya pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.

Blora - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menggelar rapat pleno rutin di kantor KPU Blora pada Senin (15/9/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Blora ini dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat. Rapat pleno rutin mingguan kali ini adalah membahas progres kegiatan pada bulan September ini. "Pleno ini menjadi agenda wajib kami untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana yang diplenokan bersama. Yang kemudian semua progres harus dilaporkan dan dievaluasi bersama," ungkap ​Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Blora, Ahmad Mustakim. Diharapkan dengan pleno rutin ini KPU Blora dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai rencana yang disepakati pada bulan ini untuk tetap melaksanakan kerja-kerja demokrasi.

Blora - KPU Kabupaten Blora mengikuti program perdana KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang yakni kajian kepemiluan daring  "Talk to Me" pada Rabu, (27/8/2025). Program dengan tema "Dinamika Rekrutmen Badan Adhoc dan Penyelesaiannya" ini diikuti seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui zoom meeting.  Edisi perdana ini menghadirkan dua narasumber, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Batang, Khikmatun dan Ketua KPU Kota Depok Jawa Barat Willi Sumarlin.  Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono dalam sambutan pembukaanya mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan perdana Divisi SDM dan Litbang ini.  "Kami sangat apresiasi kegiatan SDM hari ini. Kami berharap bisa menjadi wadah dan forum diskusi kita bersama. Di sisi lain, kami berharap bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk lembaga kita kedepan," ucapnya. Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat Abdulah Sapi'i selain mengapresiasi, pihaknya juga berbagi ilmu dan pengalaman saat rekrutmen badan adhoc Pemilu dan Pilkada 2024.  Diantaranya, saat rekrutmen kemarin pihaknya mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan minimal ijazah SLTA, khususnya untuk PPS. Terkait hal itu, pihaknya minta ke KPU RI untuk mengevaluasi khususnya perihat pasal persyaratan pendidikan minimal tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan beberapa upaya dan strategi khususnya dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM. Yakni pelibatan TNI dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM, khususnya untuk PPK dan PPS.  "Kami sengaja merangkul TNI untuk membangun soliditas, kekompakan, kerjasama dan kebersamaan. Selain itu juga untuk membangun jiwa korsa kepada KPU. Saat rekrutmen badan adhoc kemarin, kami juga melibatkan secara masif generasi Z," jelasnya. Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Tengah, Mey Nurlela mengatakan, Divisi SDM adalah penopang utama setiap tahapan kepemiluan. Agenda "Talk to Me" hari ini adalah wadah sharing dan diskusi bersama, untuk berbagi pengalaman.  "Dalam rekrutmen badan adhoc kemarin, tentu ada kejadian-kejadian unik disetiap daerah. Ini yang perlu kita sharingkan. Harapannya, supaya daerah lain yang tidak mengalami bisa mengambil contoh tentang solusi yang dilakukan. Dengan begitu, jika ke depan mengalami, bisa menyelesaikan," harapnya. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Batang Khikmatun dalam materinya menyampaikan, ada trauma  beban kerja pada Pemilu 2019 dan 2024, sehingga minat untuk mendaftar sebagai badan adhoc Pilkada diwilayahnya menurun. Selain itu, klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengcover badan adhoc yang keguguran, termasuk BPJS kesehatan karena sakitnya masuk kriteria bawaan/komorbit.  "Ada juga yang karena honor badan adhocnya, tidak sepadan dengan beban kerja. Terakhir adanya isu kedekatan dan titipan. Beberapa hal ini yang kami alami pada pilkada kemarin," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan beberapa tantangan regulatif, misalnya terkait minim minat lulusan SLTA yang tidak hanya menimpa di daerah pegunungan tapi juga pesisir. Kemudian juga soal administrasi kesehatan.  "Meski digratiskan soal tes kesehatan, tapi sebagian tes kormobit masih berbayar sehingga mereduksi jumlah calon berpotensi. Selain itu, ketiadaan tahapan wawancara pada rekrutmen KPPS menyulitkan penentuan keterpilihan berdasarkan kemampuan kerja. Namun untuk mengatasi hal itu, kami melakukan beberapa strategi. Diantaranya jemput bola dengan pendekatan humanis. Kemudian, sinergi dengan stakeholder, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi (medsos dan digital campaign),"

​BLORA, 26 Agustus 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora melakukan koordinasi penting dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Blora untuk validasi data pemilih berkelanjutan. Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan data pemilih yang belum atau sudah melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) valid dan akurat. Langkah ini diambil untuk menjamin tidak ada satupun warga Blora yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. ​Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary K. menyatakan bahwa validasi data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam persiapan Pemilu.  "Kami berupaya keras agar setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa terdaftar sebagai pemilih. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sangatlah penting untuk menyinkronkan data," capnya. ​Koordinasi yang dilakukan di Kantor Dindukcapil Blora ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Blora, Dalam pertemuan tersebut, KPU Blora memaparkan temuan data pemilih yang masih bermasalah, seperti adanya data ganda, data pemilih yang sudah meninggal, dan yang paling menjadi perhatian adalah data pemilih yang belum atau baru saja melakukan perekaman KTP-el. ​Dari pihak Dinas Dukcapil Blora, menyambut baik inisiatif KPU ini.  "Kami siap mendukung penuh KPU Blora dalam proses validasi data. Kami akan membuka akses data kependudukan seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga KPU dapat memverifikasi data pemilih dengan cepat dan akurat. Kami juga mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk segera melakukan perekaman," jelasnya. ​Validasi data ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi kecurangan dan sengketa di masa mendatang.

Blora - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menggelar rapat pleno rutin di kantor KPU Blora pada Senin (25/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Blora ini dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat. Rapat pleno rutin mingguan kali ini adalah membahas progres kegiatan pada bulan Agustus ini. "Pleno ini menjadi agenda wajib kami untuk memastikan tidak ada kegiatan yang terlewat atau terlambat. Semua progres harus dilaporkan dan dievaluasi bersama," ungkap ​Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Blora, Ahmad Mustakim.