Berita Terkini

BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora mengikuti kegiatan Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) yang dikolaborasikan dengan BerCanDa (Bicara Seputar Perencanaan dan Data) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini mengusung tema“Mengolah Taktik, Menata Strategi, Mewujudkan Visi Misi: Sharing Perencanaan dan Kegiatan KPU se-Jawa Tengah.” Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi wadah bagi KPU se-Jawa Tengah untuk berbagi pengalaman, strategi, serta praktik baik dalam perencanaan program dan kegiatan kelembagaan.  Melalui forum ini, setiap satuan kerja didorong untuk memperkuat koordinasi, inovasi, serta efektivitas perencanaan guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkelanjutan. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang menekankan pentingnya menjaga soliditas antar-KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. "Menjaga soliditas adalah kunci utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan. Setiap pekerjaan memiliki mekanisme yang mengatur, ada hal-hal yang menjadi wewenang dan tanggung jawab, serta batasan yang perlu dijaga agar setiap tugas berjalan sesuai koridor," ujar Handi Tri Ujiono. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan di seluruh satuan kerja. "Evaluasi bukan sekadar penilaian, melainkan refleksi untuk memperbaiki kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Kinerja yang baik lahir dari perencanaan yang matang dan tindak lanjut yang nyata," jelas Basmar Perianto Amron. Dalam sesi selanjutnya, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan, Mey Nurlela, menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi antarperan di internal lembaga. "Sinergi dan harmonisasi menjadi fondasi utama hubungan kerja di KPU. Dengan memahami peran dan fungsi masing-masing, menjaga etika, serta terbuka pada kritik dan masukan, kita dapat membangun kerja sama yang solid dan progresif," tutur Mey Nurlela. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Akmaliah, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. "Pengelolaan informasi publik bukan hanya soal kewajiban, tetapi komitmen untuk membangun sistem informasi yang efisien, akurat, dan dapat dipercaya. Keterbukaan informasi adalah wujud nyata pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tegas Akmaliah. KPU Blora turut aktif dalam sesi berbagi praktik perencanaan dan pengelolaan kegiatan, sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, transparansi, serta akuntabilitas lembaga. Forum ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama, memperkuat sinergi antar-KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna bagi penguatan demokrasi di tingkat daerah. Melalui semangat kolaborasi dan berbagi, KPU Blora berkomitmen untuk terus mengolah taktik, menata strategi, dan mewujudkan visi misi kelembagaan secara nyata demi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora menggelar kegiatan pelatihan pengelolaan arsip manual bagi jajaran internal KPU, Senin (3/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan pegawai KPU dalam mengelola, menata, dan menyelamatkan arsip secara efektif dan sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku.  Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Blora dapat lebih tertib dalam pengelolaan dokumen dan arsip penting, baik arsip aktif maupun inaktif. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary K. mengungkapkan, selain memperkuat tata kelola administrasi, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.  "Arsip yang tertata dengan baik tidak hanya mempermudah proses pencarian data, tetapi juga menjadi bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh lembaga," ungkapnya. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, Agus Muning, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan arsip bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari menjaga jejak sejarah dan tanggung jawab lembaga. Pelatihan yang dilaksanakan di aula KPU Blora ini diisi dengan materi seputar teknik pengelolaan arsip manual, sistem penataan dan pemeliharaan dokumen.  Kegiatan ini juga menjadi ajang sinergi antara KPU dan Dinas Perpustakaan serta Kearsipan dalam memperkuat kesadaran pentingnya arsip sebagai bagian dari memori kelembagaan dan sejarah demokrasi di daerah. Melalui kegiatan ini, KPU Blora berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas dan tertib administrasi dalam setiap aspek kerja, termasuk pengelolaan arsip, sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

​Blora– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora terus mengintensifkan upaya validasi data pemilih di masa non tahapan.  Dalam rangka memastikan keakuratan Daftar Pemilih, KPU Blora baru-baru ini melaksanakan koordinasi penting dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora. ​Koordinasi ini dilakukan langsung oleh Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary K, bersama Heny Rina Minarti selaku Divisi Program, Data dan Informasi, serta Suroto sebagai Kasubbag Program, Data dan Informasi. Mereka berkoordinasi langsung dengan pihak Dindukcapil Blora. ​Widi mengatakan, fokus utama dari koordinasi ini adalah melakukan validasi data pemilih yang mencakup dua isu krusial. ​"Pemilih yang Belum Rekam E-KTP: Sinkronisasi data menjadi penting untuk memastikan seluruh pemilih yang telah memenuhi syarat memiliki identitas kependudukan yang sah, yang merupakan syarat utama dalam pemilu," ucapnya. "​Perubahan Status Perkawinan Pemilih: Perubahan status sipil ini dapat mempengaruhi data kependudukan dan perlu dicocokkan untuk menjaga kemutakhiran data pemilih," imbuhnya. ​Langkah strategis KPU Blora berkoordinasi dengan Dindukcapil ini bertujuan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Termasuk meminimalisir potensi kesalahan atau data ganda dalam Daftar Pemilih, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara Blora yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan benar dan menggunakan hak suaranya.  Kerjasama antara kedua lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat dan valid sebagai fondasi penting bagi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS, SMP N 1 Jiken mengadakan kegiatan Belajar Demokrasi. Kegiatan yang diberi tema Implementasi Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara di Lingkungan Sekolah ini dilaksanakan di ruang pertemuan sekolah pada Jumat (31/10/2025). Dalam sambutan pengantar, Nuarita, Guru Pendamping mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai pengenalan anak-anak tentang demokrasi. “Kita mengundang anggota KPU Kabupaten Blora sebagai Narasumber, agar menambah semangat anak-anak karena yang berpengalaman melaksanakan pesta demokrasi di Kabupaten Blora,” tandasnya. Acara yang diikuti oleh 324 siswa ini berjalan sangat menarik karena disediakan doorprize oleh pihak sekolah. Sehingga banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para siswa. Dalam pemaparan materinya, Ahmad Solikin, Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Blora menyapaikan, dalam proses pemilihan ketua OSIS ini kita belajar menyelanggarakan Pemilu, ada yang belajar menjadi Penyelenggara, belajar menjadi peserta atau calon pemimpin dan juga belajar menjadi pemilih yang baik.     “Belajarlah dengan sungguh-sungguh dalam proses ini, karena bisa jadi kedepan kalianlah yang akan memerankan dalama proses pelaksanaan Pemilu di kemudian hari,” harapnya.

BLORA – Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Tri Tujiana, melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kabupaten Blora pada Kamis (30/10/2025).  Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, konsolidasi serta berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan. Dalam arahannya, Tri Tujiana menekankan pentingnya kerja sama yang solid di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Blora  Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai menjaga integritas, profesionalisme, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Tri Tujiana juga berbagi pengalaman dan praktik baik. Diskusi berlangsung hangat dan interaktif, mencerminkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan. "Tetap berkinerja dan berproduktif. Tetap memperlihatkan kegiatan kita, termasuk DIP itu agar publik tetap melihat kinerja KPU selama non tahapan (post election) hingga tahapan penyelenggaraan berikutnya. Terkait dengan LPJ ini evidennya juga harus lengkap," tegasnya. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto  menyatakan bahwa jajarannya siap menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi. ​"Kami berterima kasih atas kunjungan dan arahan yang diberikan. KPU Blora siap menjaga integritas dan profesionalitas, serta akan terus memperkuat koordinasi, baik secara internal dan eksternal," ujarnya. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama serta penegasan komitmen untuk memperkuat sinergi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Blora.

BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora mengikuti kegiatan rutin KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM program Talk To Me dengan tema "Meneguhkan Kemandirian dan Independensi Penyelenggara Pemilu" secara daring, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas, integritas, dan kualitas sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, termasuk forum diskusi untuk menyamakan persepsi dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya beliau menyampaikan terkait dengan profesionalitas, integritas, kemandirian dan independensi mengajak melakukan hal-hal baik untuk tujuan yang baik.  Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah ibu Mey Nurlela, Talk to Me episode ini, membuka khasanah baru terkait sharing knowledge yang pernah terjadi di penyelenggaraan serentak kemarin. "Mengelola sumber daya adalah hal berat yang nampaknya ringan, karena ketika tidak terjaga integritasnya, Kemandirian, independensinya maka penyelenggaraan pemilu tidak dapat terselenggara dengan baik," ucapnya. Narasumber kegiatan ini dari Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Pati, Nugraheni Yuliadistiani menyampaikan, kemandirian sangat dipengaruhi oleh persepsi seperti pada badan adhoc atau dinamika dalam perekrutannnya. "Beberapa yang memunculkan opini terkikisnya kemandirian di Kabupaten Pati. Diantaranya, deklarasi perangkat desa oleh paslon yang ternyata di dalamnya diikuti oleh beberapa bdan adhoc yang merangkap menjadi perangkat desa. Kemudian adanya tekanan dari anggota dewan saat forum sidang komisi kepada KPU Kabupaten Pati hasil rekrutmen badan adhoc," jelasnya. Dikatakannya, KPU Pati memitigasi karakteristik badan adhoc dan demograsi masing-masing wilayah. Kemudian, penguatan kelembagaan dan pendampingan secara total terhadap badan adhoc yang terindikasi mendapatkan tekanan, pendekatan personal baik kepada terduga pelaku maupun yang terindikasi terlibat.  "Terakhir, kami mulai mengikis sedikit demi sedikit "pemain lama" dan melakulan kaderisasi dan penegakkan konstitusi," ujarnya. Sedangkan, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Pangkal Pinang, Margarita mengungkapkan, pada Pilkada 2024 kemarin, KPU Kota Pangkalpinang harus mengadakan Pilkada Ulang. Hal ini karena calon tunggal kalah dengan kotak kosong pada Pilkada 2024 kemarin.  Pada Pilkada ulang yang dilaksanakan 2025, diikuti 4 pasangan calon. Untuk rekrutmen badan adhoc, kami lakukan dengan metode evaluasi kinerja tanpa rekrutmen ulang.  "Dengan menanamkan sikap independensi dan netral di Pemilu ulang, finalnya dapat menyelesaikan pilkada ulang dengan baik dan angka partisipasinya tertinggi selama pemilu dan pemilihan di Kota Pangkalpinang," ungkapnya.  Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Blora, Ahmad Mustakim mengungkapkan, menjaga marwah menuntut kemandirian, netralitas dan independensi penuh dari penyelenggara.  "Kami adalah wasit. Tugas kami adalah memastikan lapangan permainan rata untuk semua kontestan. Kami tunduk pada undang-undang dan konstitusi, bukan pada kekuatan politik mana pun di Blora," ungkapnya. KPU Blora menegaskan bahwa momentum penegasan independensi ini adalah janji kepada publik Blora untuk menyelenggarakan Pemilu yang bebas dari kepentingan politik manapun, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan transparan. ​"Kami berharap semua pihak di Blora menghormati batas-batas independensi ini. Kami bekerja untuk tegaknya demokrasi yang berintegritas, dan itu hanya bisa terwujud jika KPU tetap mandiri, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat Blora untuk turut mengawasi dan menjaga kemandirian lembaga ini," pungkas Mustakim.