Berita Terkini

124

KPU Blora Komitmen Kawal Akurasi Data Pemilih melalui Coktas PDPB Triwulan IV

Blora — KPU Kabupaten Blora menjaga kualitas data pemilih melalui pelaksanaan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.  Kegiatan Coktas PDPB Triwulan IV ini dilaksanakan oleh jajaran KPU Blora berfokus pada pemutakhiran data pemilih di wilayah Kabupaten Blora.  "Akurasi data pemilih adalah pilar utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Melalui Coktas PDPB Triwulan IV ini, kami berupaya menyisir dan memastikan setiap perubahan data pemilih baik pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pemilih yang pindah domisili baik masuk maupun keluar ujar Kadiv Rendatin KPU Blora, Heni Rina Minarti. ​Mekanisme Coktas KPU juga melibatkan koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Blora untuk melakukan  verifikasi keabsahan data kependudukan. ​KPU Blora menargetkan hasil Coktas ini dapat menghasilkan Daftar Pemilih yang benar-benar  akurat mutakhir, dan memastikan hak pilih setiap warga Blora yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi. ​Beberapa poin penting yang menjadi fokus koreksi dalam Coktas ini meliputi data pemilih baru, pemilih TMS, maupun pemilih pindah masuk.  ​"Kami berharap, dengan kerja keras dan komitmen semua jajaran, pada akhir Triwulan IV ini, kita akan memiliki basis data pemilih yang  akurat dan mutakhir bsebagai modal utama menuju penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang akan datang," Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Blora, Ahmad Mustakim. ​Warga Blora diimbau untuk turut aktif berpartisipasi dengan mengecek data pemilih mereka dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian data kepada petugas KPU Blora. Sebagai informasi, pelaksanaan Coktas ini juga dibersamai oleh Bawaslu Kabupaten Blora, dengan pengawasan yang dilakukan secara aktif dan mendalam menjadi bagian dari upaya preventif agar potensi permasalahan dalam tahapan pemilu mendatang dapat dicegah sejak dini.


Selengkapnya
117

KPU Blora Ikuti Ngopi Asli Strategi Man to Man Marking Perkuat Efisiensi dan Ketepatan Distribusi Logistik Pemilu

Blora - KPU Kabupaten Blora kembali memperkuat kapasitas teknis penyelenggaraan pemilu dengan mengikuti kegiatan Ngopi Asli KPU Jawa Tengah yang mengusung tema "Man to Man Marking: Strategi Efisiensi Distribusi Logistik" pada Selasa (18/11/2025). Melalui forum diskusi ini, KPU Blora memperoleh berbagai perspektif baru mengenai bagaimana logistik pemilu dapat dikelola dengan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang mengingatkan seluruh peserta mengenai pentingnya digitalisasi dalam manajemen logistik. Menurutnya, data logistik harus selalu memiliki cadangan dan seluruh dokumen hard copy perlu diunggah dalam bentuk digital. "Digitalisasi adalah cara kita menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setiap apresiasi atau capaian kinerja di daerah juga harus terdokumentasi dan dipublikasikan secara terbuka,”ungkapnya. Dari sisi teknis, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, Basmar Perianto Amron, memaparkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam pendistribusian logistik. Karena itu, strategi kabupaten/kota tidak selalu harus sama dengan KPU RI, selama tetap berada dalam koridor aturan. "Kadang kita perlu menempuh langkah-langkah berani untuk menekan biaya dan memperbaiki alur distribusi. Ketepatan waktu dan jumlah logistik adalah prioritas, terutama menghadapi dinamika di TPS,”jelasnya. Pengalaman dari Kota Magelang juga memberi inspirasi tersendiri. Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, menceritakan bagaimana daerahnya memilih gudang baru yang lebih strategis dan minim perbaikan agar efisiensi bisa dicapai sejak awal. "Kami memotong jalur distribusi dari gudang langsung ke PPS. Bukan untuk menghilangkan peran PPK, tetapi agar distribusi lebih cepat dan biaya lebih terukur. PPK tetap kami libatkan dalam pengawasan," ucapnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Salatiga, Yesaya Tiluata, menekankan pentingnya ketepatan perencanaan logistik. Ia menggambarkan bagaimana apliksi SILOG menjadi tulang punggung proses pendistribusian. "Jika SILOG berjalan lancar, distribusi pun bisa lebih presisi. Karena itu pembaruan sistem dan keakuratan pengunggahan data sangat penting,”tuturnya. Dari Kota Tegal, Ketua KPU Karyudi Prayitno menyoroti pentingnya pendekatan berbasis teknologi. Mulai dari GPS tracking untuk memantau kendaraan secara real-time hingga optimasi rute berbasis data historis. "Dengan sistem manajemen armada, distribusi bisa kita pantau dari hulu ke hilir. Prinsipnya tetap sama: tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan aksesibel untuk semua,”katanya. Bagi KPU Blora, seluruh perspektif tersebut memberikan penguatan berarti. Ketua KPU Blora, Widi, menegaskan bahwa Blora akan terus memutakhirkan pola kerja logistik agar lebih responsif terhadap kondisi wilayah yang beragam. "Kami mengambil banyak pembelajaran hari ini. Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan logistik didasarkan pada akurasi, transparansi, dan koordinasi yang kuat," ucapnya. Ia menambahkan bahwa KPU Blora akan memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti kepolisian, TNI, Dishub, dan penyedia jasa distribusi untuk memastikan setiap tahap berjalan aman dan terkendali. Melalui kegiatan Ngopi Asli ini, KPU Blora melihat kembali bahwa logistik bukan sekadar urusan memindahkan barang dari gudang ke TPS. Logistik adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik.  Dengan strategi yang lebih matang dan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, KPU Blora berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang tidak hanya tepat waktu dan tepat jumlah, tetapi juga berintegritas dan bermartabat.


Selengkapnya
120

Harmoni Ketertiban Prosedural, KPU Blora Gelar Pleno Rutin Bulan November 2025

Blora - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora menggelar Rapat Pleno Rutin bertempat di Aula KPU Blora, pada Senin, (17/11/2025). Rapat yang dihadiri seluruh komisioner dan jajaran sekretariat ini menghasilkan beberapa keputusan penting. ​ Dalam rapat pleno tersebut, agenda utama adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan hingga saat ini.  Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ari Kurnianto mengatakan, evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kendala dan keberhasilan guna perbaikan di masa mendatang.​  "Selain itu, pleno juga menetapkan Teknis Pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coklit Terbatas)," ucap Widi. Penetapan teknis ini menjadi pedoman penting bagi petugas di lapangan untuk memastikan validasi data pemilih dapat dilakukan secara akurat dan sesuai prosedur, meskipun dalam cakupan yang lebih terbatas.​ Dalam pleno ini juga dibahas penguatan Kapasitas melalui Kerjasama Lintas Dinas​Salah satu keputusan strategis yang diambil dalam pleno adalah penetapan Rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa dinas di Kabupaten Blora.​ Kerja sama ini difokuskan pada upaya Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu & Pemilihan. Instansi yang akan digandeng dalam PKS ini meliputi:​Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ​Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPDM), ​Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blora.​ Rencana PKS ini diharapkan dapat memperkuat pondasi kelembagaan KPU Blora dan meningkatkan profesionalitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Blora.


Selengkapnya
167

KPU Blora Ikuti Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran

BLORA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara daring, Jumat (14/11/2025).  Acara dibuka oleh Inspektorat Wilayah 3 KPU RI, Ferry Syahminan, yang menegaskan pentingnya kedisiplinan, ketepatan administrasi, serta komitmen seluruh satuan kerja dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran.  Pada sesi materi, Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui Sonny Rivai memaparkan penguatan mekanisme pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.   Ia menekankan pentingnya ketepatan realisasi bulanan, konsistensi pelaporan, serta percepatan proses belanja di awal tahun anggaran untuk mendorong kinerja yang lebih optimal.  "Percepatan penandatanganan dan pembayaran belanja kontraktual sejak awal triwulan menjadi kunci akselerasi penyerapan. Pertanggungjawaban UP/TUP yang tepat waktu dan optimalisasi penggunaan UP KKP juga harus dijaga," jelasnya.  Sementara itu, Sekretaris KPU Blora, Kasworo, menegaskan komitmen KPU Blora dalam menjaga tata kelola keuangan yang tertib dan transparan.  "Kami memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Transparansi adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap KPU," ujarnya.  Kasworo menambahkan bahwa pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi ini menjadi penguatan penting bagi jajaran KPU Blora agar semakin disiplin dalam administrasi keuangan, terutama menghadapi agenda kepemiluan yang menuntut ketelitian dan akurasi tinggi.  Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat pemahaman seluruh satuan kerja dalam pengelolaan anggaran, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga transparan dan berintegritas di setiap tahapannya.  Melalui semangat kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, KPU Blora berkomitmen untuk terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan anggaran, memastikan akuntabilitas di setiap proses, dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terbuka, dan berintegritas dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.


Selengkapnya
116

KPU Blora Gelar Rakor dengan Stakeholder Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025

Blora – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder terkait dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.  Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Blora pada Kamis (13/11/2025), dengan dihadiri perwakilan dari Bawaslu Kab. Blora, Polres Blora, Kodim 0721/Blora, Dindukcapil Kab. Blora, Badan Kesbangpol Kab. Blora, Kemenag Blora, Bagian Tapem Setda Blora. Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang. “Intinya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) menjadi cara solutif KPU dalam rangka menjaga data pemilih agar tetap baik meskipun sedang tidak melaksanakan pemilu ataupun pemilihan,” ucap Widi. Dikatakannya, Data pemilih adalah data yang statis, untuk itu dalam kesempatan ini KPU Kabu. Blora meminta masukan dan saran agar hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih ini dapat komperhensip, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi agenda rutin yang sangat penting. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan baik, tanpa adanya data ganda maupun data yang tidak memenuhi syarat,” ujar Widi. Sementara itu, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Heni Rina Minarti, memaparkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025 yang mencakup penambahan dan penghapusan data pemilih akibat perubahan status kependudukan, seperti pindah domisili, meninggal dunia, maupun pemilih baru yang telah memenuhi syarat. KPU juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga akurasi data pemilih. Disdukcapil Kabupaten Blora berperan penting dalam penyediaan data kependudukan, sementara instansi lain seperti TNI, Polri, dan Bawaslu turut memberikan masukan terhadap dinamika data di lapangan. “Kolaborasi dengan seluruh pihak menjadi kunci agar data pemilih kita selalu mutakhir dan valid. Dengan begitu, hak pilih masyarakat Blora dapat terjamin dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” tambah Heni. Melalui rakor ini, KPU Kabupaten Blora berharap seluruh stakeholder terus berperan aktif dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ke depan, hasil PDPB ini akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih untuk pemilihan berikutnya. KPU Kabupaten Blora meminta bantuan kepada semua perserta rapat agar dapat menyampaikan informasi kegiatan KPU ini kepada jajaran dibawahnya untuk  mendorong masyarakat agar peduli terkait dengan data pemilih/data kependudukannya.


Selengkapnya
127

KPU Blora Terima Koordinasi Bawaslu Terkait Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sipol

Blora — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menerima koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).  Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lulus Mariyonan bersama jajaran datang langsung ke kantor KPU Blora disambut langsung oleh Ketua dan anggota, Rabu (12/11/2025). Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ari Kurnianto, menyampaikan bahwa akses SIPOL dibuka setiap hari Kamis dan Jumat.  Menurutnya, pembaruan data dilakukan langsung oleh partai politik melalui sistem tersebut dengan pemberitahuan kepada KPU. "Apabila partai politik mengalami kendala dalam proses pembaruan data maupun koordinasi, KPU siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan,” ucap Widi. Lebih lanjut, Widi menambahkan bahwa untuk kebutuhan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Blora dapat menggunakan akun SIPOL yang telah dimiliki sebelumnya, atau mengajukan akun baru melalui mekanisme resmi yang difasilitasi oleh KPU. Sementara dalam kesempatan yang sama, Lulus Mariyonan menyampaikan bahwa Bawaslu Blora akan melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pembaruan data partai politik melalui SIPOL pada hari-hari yang telah dijadwalkan. "Pengawasan dilakukan baik dengan mendatangi kantor KPU maupun melalui permintaan tangkapan layar (screenshot) dari akses SIPOL, guna memastikan keterbukaan dan kelancaran akses sistem tersebut,” jelasnya. Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen KPU maupun Bawaslu Kabupaten Blora dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tahapan Pemilu, khususnya dalam proses pemutakhiran data partai politik yang menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.


Selengkapnya