Berita Terkini

Kamis,  19 Juni 2025, KPU Kabupaten Blora mengikuti Kajian Rutin Kamis Sesuatu Seri Ke-6, Anggota KPU Blora Divisi Hukum dan Pengawasan, Noorman Pramono, Kasubbag TPP dan Hukum, Galuh Cahya Nusantara, serta Staf Hukum, Sukarmadi, Deddy Cuksancoko, Yushinta Dwi Savitri, Farid Nur Rohman,  Agustian Eko Saputro, Rizky Nurmalasari dan Niken Ayu Gusmiarni. Acara dimulai pukul 09.00 dan dibuka  oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron. Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, Imam Zubaidi memandu jalannya penyampaian materi. Materi yang dikaji adalah amar Putusan MK No. 73/PHP.BUP/XXIII/2025 Kabupaten Siak, Provinsi Riau disampaikan oleh Berlian Littaqwa, Anggota KPU Kabupaten Siak dan Fatkhuddin, anggota KPU Kabupaten Pekalongan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Siak Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3, Alfedri dan Husni Merza. Dalam putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin, 24 Februari 2025, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS): TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak. Selain itu, MK juga memerintahkan PSU terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Untuk kelompok ini, Majelis Hakim memerintahkan pembentukan TPS di Lokasi Khusus dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan. Pertimbangan MK dalam menjatuhkan putusan ini adalah keyakinan adanya pasien, petugas rumah sakit, dan keluarga pasien di RSUD Tengku Rafian yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena KPU Siak tidak memfasilitasi secara baik dan benar. Mahkamah menilai hal ini melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote), yang merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental dalam kehidupan bernegara. PSU di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya disebabkan oleh kelalaian petugas KPPS yang tidak mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan dengan baik, sehingga 61 dari 494 lembar tidak tersampaikan kepada pemilih. Di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, PSU diperintahkan karena Formulir C Pemberitahuan dititipkan kepada ketua rombongan pekerja yang bukan petugas KPPS, mengakibatkan 40 dari 59 lembar tidak tersampaikan kepada pemilih. Pelanggaran terhadap hak memilih ini ditegaskan Mahkamah sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Di akhir acara, Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Kesimpulan dan analisis yang mendalam terkait putusan MK Nomor 73 tahun 2025  Kajian rutin selanjutnya (kamis depan) yang mendapat giliran menjadi narasumber adalah Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Purbalingga.

KPU Blora menggelar rapat pleno rutin untuk membahas perencanaan anggaran Pilkada tahun 2029, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilihan ke depan di Kabupaten Blora.  KPU Blora berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pendidikan demokrasi.  Dengan dedikasi dan integritas, kami berusaha meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Blora. 

Blora, Jawa Tengah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora meluncurkan perdana podcast "Talang Atur" yang bertujuan untuk memperkuat literasi demokrasi masyarakat.  Launching perdana ini mengundang dari Bawaslu Blora, Bakesbangpol Blora, Bagian Humas Setda Blora, dan Kominfo Blora. Launching ditandai dengan pemutaran Video teaser peluncuran perdana dan pemotongan tumpeng oleh Ketua KPU Blora yang bergantian diberikan kepada tamu undangan. Podcast ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan podcast "Talang Atur", KPU Blora berharap dapat menyajikan informasi yang akurat dan inspiratif tentang demokrasi, pemilihan umum, dan isu-isu sosial lainnya.  Podcast ini juga diharapkan dapat menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan tentang demokrasi. "Melalui podcast 'Talang Atur', kami berharap dapat memperkuat literasi demokrasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi," kata Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto.  Sementara itu, Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Blora Ahmad Mustakim mengatakan, Peluncuran podcast "Talang Atur" diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi KPU Blora untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Blora.  "KPU Blora mencoba hal yang baru dan tetap produktif di kala tiada tahapan yang biasanya menyapa tanpa jeda. Berbagi pengetahuan agar banyak yang terpahamkan, karena yang gagal paham tak pernah mengerti apa itu memahami," ucap Mustakim. "Dengan demikian, KPU Blora dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan demokratis," pungkasnya.

Acara ini dimulai pukul 10.00 WIB, dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono Ngopi Asli ini bertemakan "Logistik Terkelola, Arsip Terjaga : Akuntabilitas Semakin Nyata" dengan tiga narasumber (Supriyanto, Ketua KPU Kabupaten Pati, Agung Sutopo  Ketua KPU Kabupaten Grobogan dan Weweng Maretno, Ketua KPU Kabupaten Cilacap). Masing-masing narasumber memaparkan pengalaman dalam mengelola Logistik di wilayah kerjanya baik selama tahapan Pemilu maupun pemilihan tahun 2024.

Blora, Jawa Tengah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menerima tambahan tenaga baru dengan bergabungnya 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru.  Keempat CPNS baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja KPU Blora dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Blora. Dengan bergabungnya CPNS baru ini, KPU Blora semakin siap untuk menghadapi tantangan dan tugas-tugas yang akan datang. Mereka diharapkan dapat berintegrasi dengan baik dengan pegawai yang sudah ada dan menjalankan tugas dengan efektif dan profesional. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, mengucapkan selamat datang kepada CPNS baru dan berharap mereka dapat menjadi bagian yang berharga dari tim KPU Blora.  "Kami berharap keempat CPNS baru ini dapat memperkuat kinerja KPU Blora dan membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara pemilihan umum," ujarnya. Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Blora Ahmad Mustakim berharap, untuk para CPNS yang baru masuk harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di KPU Blora. "Bangun komunikasi dan kerjasama dengan rekan kerja, terus belajar dan mengembangkan diri. Tunjukkan loyalitas dan dedikasi juga profesionalitas terhadap tugas dan organisasi. Jalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan komitmen," tegas Mustakim. Dengan demikian, KPU Blora dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Blora, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan demokratis. Untuk diketahui, keempat CPNS baru ini adalah Wahyu Restu Pamuji, Calvin Alvito Dinova, Niken Ayu Gusmiarni dan Rizky Nurmalasari.

Kabupaten Blora, Jawa Tengah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor KPU Kabupaten Blora, Senin (2/6/2025). Rapat pleno ini bertujuan untuk menyusun rencana anggaran dan biaya yang efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Blora pada tahun 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, bersama anggota KPU Blora, Sekretaris dan jajaran Kassubag. Dalam rapat tersebut, dibahas secara detail tentang rencana anggaran dan biaya yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Blora. Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, menyampaikan bahwa rapat pleno ini sangat penting untuk menyusun rencana anggaran dan biaya yang tepat dan efektif.  "Kami berharap dengan adanya rapat pleno ini, kita dapat menyusun rencana anggaran dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas KPU Kabupaten Blora," ucapnya. Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Heni Rina Minarti,  mengatakan, Rapat pleno ini diharapkan dapat menghasilkan rencana anggaran dan biaya yang efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Blora pada tahun 2026.  "Dengan demikian, KPU Kabupaten Blora dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional dalam mendukung proses demokrasi di Kabupaten Blora," pungkasnya.