Blora - KPU Kabupaten Blora mengikuti program perdana KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang yakni kajian kepemiluan daring "Talk to Me" pada Rabu, (27/8/2025).
Program dengan tema "Dinamika Rekrutmen Badan Adhoc dan Penyelesaiannya" ini diikuti seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui zoom meeting.
Edisi perdana ini menghadirkan dua narasumber, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Batang, Khikmatun dan Ketua KPU Kota Depok Jawa Barat Willi Sumarlin.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono dalam sambutan pembukaanya mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan perdana Divisi SDM dan Litbang ini.
"Kami sangat apresiasi kegiatan SDM hari ini. Kami berharap bisa menjadi wadah dan forum diskusi kita bersama. Di sisi lain, kami berharap bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk lembaga kita kedepan," ucapnya.
Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat Abdulah Sapi'i selain mengapresiasi, pihaknya juga berbagi ilmu dan pengalaman saat rekrutmen badan adhoc Pemilu dan Pilkada 2024.
Diantaranya, saat rekrutmen kemarin pihaknya mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan minimal ijazah SLTA, khususnya untuk PPS. Terkait hal itu, pihaknya minta ke KPU RI untuk mengevaluasi khususnya perihat pasal persyaratan pendidikan minimal tersebut.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan beberapa upaya dan strategi khususnya dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM. Yakni pelibatan TNI dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM, khususnya untuk PPK dan PPS.
"Kami sengaja merangkul TNI untuk membangun soliditas, kekompakan, kerjasama dan kebersamaan. Selain itu juga untuk membangun jiwa korsa kepada KPU. Saat rekrutmen badan adhoc kemarin, kami juga melibatkan secara masif generasi Z," jelasnya.
Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Tengah, Mey Nurlela mengatakan, Divisi SDM adalah penopang utama setiap tahapan kepemiluan. Agenda "Talk to Me" hari ini adalah wadah sharing dan diskusi bersama, untuk berbagi pengalaman.
"Dalam rekrutmen badan adhoc kemarin, tentu ada kejadian-kejadian unik disetiap daerah. Ini yang perlu kita sharingkan. Harapannya, supaya daerah lain yang tidak mengalami bisa mengambil contoh tentang solusi yang dilakukan. Dengan begitu, jika ke depan mengalami, bisa menyelesaikan," harapnya.
Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Batang Khikmatun dalam materinya menyampaikan, ada trauma beban kerja pada Pemilu 2019 dan 2024, sehingga minat untuk mendaftar sebagai badan adhoc Pilkada diwilayahnya menurun. Selain itu, klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengcover badan adhoc yang keguguran, termasuk BPJS kesehatan karena sakitnya masuk kriteria bawaan/komorbit.
"Ada juga yang karena honor badan adhocnya, tidak sepadan dengan beban kerja. Terakhir adanya isu kedekatan dan titipan. Beberapa hal ini yang kami alami pada pilkada kemarin," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan beberapa tantangan regulatif, misalnya terkait minim minat lulusan SLTA yang tidak hanya menimpa di daerah pegunungan tapi juga pesisir. Kemudian juga soal administrasi kesehatan.
"Meski digratiskan soal tes kesehatan, tapi sebagian tes kormobit masih berbayar sehingga mereduksi jumlah calon berpotensi. Selain itu, ketiadaan tahapan wawancara pada rekrutmen KPPS menyulitkan penentuan keterpilihan berdasarkan kemampuan kerja. Namun untuk mengatasi hal itu, kami melakukan beberapa strategi. Diantaranya jemput bola dengan pendekatan humanis. Kemudian, sinergi dengan stakeholder, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi (medsos dan digital campaign),"
Selengkapnya
