Berita Terkini

  Pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tinggal menghitung hari. Persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Blora dimulai dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 April 2023 yang lalu. Dengan menghadirkan Partai Peserta Pemilu dan Pihak terkait untuk dapat memahamkan bagaimana syarat dan proses Pengajuan Bakal Calon. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman proses tahapan pencalonan dilaksanakan. Dalam tahapan pencalonan untuk Pemilu 2024 ini meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, yang diawali dengan pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tanggal 25 sampai 30 April 2023. Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan memenuhi pengajuan Bakal Calon dan melengkapi administrasi Bakal Calon. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon yang memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil yang ada di Kabupaten Blora. Ada 5 Dapil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora meliputi Dapil 1 (Jiken, Jepon, Blora, Bogorejo) Dapil 2 (Kedungtuban, Cepu, Sambong) Dapil 3 (Jati, Randublatung, Kradenan) Dapil 4 (Kunduran, Todanan, Japah) dan Dapil 5 (Tunjungan, Banjarejo, Ngawen). Selain itu persyaratan pengajuan tersebut wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil, dan setiap 3 orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 orang Bakal Calon perempuan. Sedangkan untuk dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi usia 21 tahun terhitung sejak penetapan DCT (Daftar Calon Tetap), berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Serta tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mantan terpidana yang telah melewati jangka 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan adminstratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon. KPU Kabupaten Blora juga telah membuka layanan Help Desk di kantor KPU Kabupaten Blora pada jam 08.00 – 16.00 WIB atau silahkan menghubungi tekmas.kpublora@gmail.com   Divisi Hukum dan Pengawasan Nailina Paramita Najati, S.IP., M.H.  

                  KPU Kabupaten Blora pada Rabu 5 April 2023 menetapkan DPS Pemilu 2024 sebanyak 707.657 pemilih Sebanyak 707.657 pemilh ditetapakan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 di Kabupaten Blora pada Rabu, 5 April 2023. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Blora. Sejumlah pihak hadir pada kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan KPU Kabupaten Blora tersebut. Hadir diantaranya perwakilan FORKOPIMDA Kabupaten Blora, Bawaslu Blora, perwakilan Partai Politik dan penghubung calon anggota DPD, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Blora.                 Dalam pembukaan kegiatan, M. Hamdun, Ketua KPU Kabupaten Blora menyampaikan proses pemutakhiran daftar pemilih telah melalui proses yang berat dan panjang, bahkan sampai menit-menit menjelang rapat pleno dilakukan. “Bahkan beberapa anggota PPK berapa hari ini harus lek-lekan dari pagi sampai pagi dalam rangka upaya menghasilkan DPS yang dapat dipertanggungjawabkan” tutur M. Hamdun. Rekapitulasi daftar pemilih dibacakan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Heni Rina Minarti. Penyusunan DPS dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pantarlih secara Faktual dengan mendatangi satu per satu rumah pemilih untuk dicocokan kesesuaian data kependuduknnya. Hal yang menjadi catatan penting dalam penyusunana daftar pemilih Pemilu 2024 adalah mensinkronkan antara hasil coklit di lapangan dengan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Selanjutnya DPS akan diumumkan di tempat-tempat strategis di pelosok-pelosok desa dan kelurahan. Harapannya semua kalangan masyarakat dapat mencermati daftar tersebut untuk menjadi informasi maupun untuk dikoreksi jika ada ketidak sesuaian data. Terlebih bagi warga yang belum tercantum dalam DPS agar segera melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau perangkat desa/kelurahan setempat. Masyarakat juga dapat mengakses link https://cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan ketercantuman namanya dalam daftar pemilih pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora melaksanakan tahapan Verifikasi  Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemiihan Umum di Kabupaten Blora. Tahapan yang dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 6 September 2022 ini berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu adalah memiliki keaggotaan sebanyak 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk di kabupaten yang bersangkutan. Telah ditetapkan bahwa 1/1000 (satu per seribu) di Kabupaten Blora adalah 911 orang. Dengan demikian Partai Politik di Kabupaten Blora harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) atau 911 (sembilan ratus sebelas) orang anggota. Terhadap jumlah ini KPU Blora melakukan pengecekan kelangkapan administrasi keanggotaan dari 22 Partai Politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL  (Sistem Informasi Partai Politik).  Semua syarat pendaftaran Partai Politik diungggah ke dalam aplikasi Sipol, termasuk dalam pemenuhan syarat keanggotaan masing-masing Partai Politik. Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk membuktikan, pertama, daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Anggota dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga yang diunggah. Kedua, adanya dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol. Ketiga, status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik. Keempat, usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik. Kelima, NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol. Dari hasil verifikasi ini kemudian dapat diketahui berapa jumlah dukungan masing-masing Partai Politik di Kabupaten Blora. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau belum. Namun harus diketahui bahwa Partai Politik memiliki kesempatan untuk memperbaiki dokumen keaanggotaan dan termasuk masih terdapat tahapan perbaikan yang memungkinkan bagi Partai Politik yang belum memenuhi ketentuan jumlah minimal anggota untuk memperbaiki syarat jumlah keanggotaan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Penetapan ini dilakukan setelah hari dan tanggal tersebut disetujui oleh Pemerintah, DPR, Bawaslu dan DKPP pada rapat kerja dengan Komisi II DPR. Dengan ditetapkannya hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, maka calon peserta Pemilu harus segera mempersiapkan segala kebutuhan dan dokumen untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu tahun 2024. Salah satu peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 173  Undang Undang Pemilu.disebutkan bahwa syarat bagi partai politik untuk  dapat menjadi peserta Pemilu diantaranya adalah memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan selanjutnya menyebutkan partai politik harus memiliki anggota sekurang-kurangya 1000 atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan politik tingkat kabupaten. Pada tanggal 22 Juni 2022 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Dalam lampiran II Keputusan tersebut disebutkan bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Blora sebanyak 16 kecamatan, sehingga untuk menjadi peserta pemilu 2024, partai politik di tingkat kabupaten harus memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu 8 kecamatan. Dalam lampiran III Keputusan tersebut juga ditetapkan jumlah penduduk di Kabupaten Blora sebanyak 910.545 jiwa dan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk tersebut adalah 910, sehingga partai politik di tingkat Kabupaten Blora sekurang-kurangnya memiliki jumlah anggota sebanyak 910 anggota yang dibuktikan dengan salinan Kartu Tanda Anggota dan KTP sebagai syarat minimal keanggotaan partai politik peserta Pemilu 2024. Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 dapat dilihat dan unduh melalui JDIH KPU Kabupaten Blora. KLIK DI SINI 

14/06/2022- KPU Kabupaten Blora melaksanakan kegiatan menyaksikan bersama Peluncuran Tahapan Pemilu 2024, yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Blora, Jalan Halmahera No. 11 Kel. Jetis, Kec. Blora. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Blora, Kesbangpol, Bawaslu, dan Partai Politik se Kabupaten Blora serta seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Blora. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. KLIK DI SINI          

Dalam upaya memahami bagaimana kesan pemilih pemula terhadap demokrasi dan pemilu, KPU Kabupaten Blora melakukan kegiatan wawancara bersama Ketua OSIS SMA 1 Blora. Disadari bahwa keberlanjutan ide-ide seputar demokrasi sangat bergantung pada kesan positif yang dimiliki generasi muda saat ini. Upaya mendasar untuk menanamkan kesan positif tersebut dimulai dari menggali bagaimana kesan generasi muda. Ketua OSIS SMA 1 Blora merupakan salah satu representasi pemilih pemula, bagian dari pemilih muda, yang ada di Blora. Cerminan bagaimana sikap generasi muda pada saat ini sedikit banyak tercermin dari bagaimana sikapnya terhadap demokrasi dan pemilu. Dalam wawancara tersebut ditanyakan beberapa hal mendasar terkait dengan sikap dan perilaku pemuda, khususnya pelajar terhadap pemahaman tentang demokrasi, proses pemilu, perbedaan pendapat, dan begaimana perilaku bermedia sosial.  “Pemilu adalah upaya untuk memilih pemimpin terbaik” jawab Sendo, sapaan Ershendo Deska Christyawan, Ketua OSIS SMA 1 Blora. Selain itu, menurutnya generasi muda saat ini, khususnya pelajar di SMA 1 Blora sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat dan pilihan. Hal ini tercermin dari proses pemilihan Ketua OSIS yang pernah dijalani dan terdapat enam kandidat. Banyaknya kandidat ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap kerukunan sesama pelajar. M. Syaiful Amri, Komisioner KPU Blora berpendapat bahwa jika generasi muda saat ini memiliki kesan yang bagus terhadap demokrasi dan pemilu, maka itu akan sangat menunjang keberlangsungan dan kualitas demokrasi kedepannya, namun demikian juga jika sebaliknya. “Pembiasaan terhadap perbedan pilihan itu penting, karena akan membiasakan terhadap perbedaan pilihan politik nantinya. Termasuk pembiasaan terhadap cara bermedsos yang baik, karena kedepan dinamika pemilu juga akan banyak terjadi di media sosial” menurut Amri. Kegiatan wawancara dilakukan pada Selasa, 31 Mei 2022 bertempat di SMA 1 Blora. Dokumentasi wawancara tersebut akan menjadi content youtube KPU Blora, yang merupakan kegiatan rutin sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik pemilih. Amri menambahkan pentingnya menyesuaikan media sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan kondisi saat ini. Termasuk potensi pemilih muda saat ini yang jumlahnya lebih dari 50%. Media sosialisasi dan pendidikan pemilih saat ini harus akrab dengan generasi muda yang identik dengan gawai dan media sosial.