Berita Terkini

Jumat, 08 Mei 2020 00:00
53

PILKADA BLORA PASCA PERPU 2 TAHUN 2020

KPU Blora- Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perpu tersebut menindaklanjuti kesepakatan Rapat Dengar Pendapat antara Menteri Dalam Negaeri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI. Rapat tersebut mensikapi perkembangan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 setelah makin meluasnya kasus pandemi Covid-19. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah Pilkada Serentak yang semula diagendakan 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Kesepakatan lain dari rapat tersebut adalah diperlukan payung hukum terhadap penundaan Pilkada tersebut dalam bentuk Perpu. Tercantum dalam Perpu tersebut pada Pasal 201A bahwa penundaan Pilkada 2020 sebagai akibat bencana non alam yakni wabah Covid-19. Pada pasal yang sama juga disebutkan bahwa pemungutan suara akan diselenggarakan pada Desember 2020. Kemudian pada ayat terakhir disebutkan bahwa pemungutan suara memungkinkan untuk kembali ditunda jika belum bisa dilaksanakan pada Desember 2020. Kabupaten Blora merupakan salah satu Kabupaten yang sejatinya kan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada 23 September 2020, namun harus ditunda akibat mewabahnya Covid-19. Sebelumnya KPU telah menunda empat tahapan Pilkada yakni pelantikan anggota PPS, verifikasi faktual syarat dan dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan proses pencocokan dan penelitian data pemilih. M. Syaiful Amri, Komisioner KPU Blora menyampaikan “ ke empat tahapan tersebut berpotensi terjadinya kontak fisik, sehingga rawan terjadinya penularan wabah Covid-19, jadi wajar jika kemudian ke empat tahapan tersebut ditunda”. Terkait terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020, KPU Kabupaten Blora siap untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember 2020 dan akan segera membahasnya dengan jajaran terkait. “Tapi yang harus digarisbawahi adalah jika pemungutan suara dilaksanakan pada Desember 2020, berarti tahapan yang semula ditunda harus kita mulai pada Juni 2020 dengan catatan wabah Covid 19 selesai di akhir Mei 2020” imbuh Amri. Melalui Keputusan KPU Nomor 179/2020, Komisi Pemilihan Umum menunda empat tahapan Pilkada sebagaimana telah disebutkan. Keputusan tersebut ditandatangani pada 21 Maret 2020. Jika dihitung mundur dari hari pemungutan suara yakni 23 September 2020, maka tahapan yang ditunda adalah sekitar 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara. Jika kemudian Perpu menyatakan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada Desember 2020, maka tahapan Pilkada harus dimulai paling tidak akhir Juni 2020 karena dibutuhkan kurang lebih 6 (enam) bulan untuk melaksanakan semua tahapan yang tersisa.  

Selengkapnya
Selasa, 24 Maret 2020 00:00
332

KPU TUNDA TAHAPAN PILBUP BLORA

KPU Blora- Mensikapi Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, KPU Kabupaten Blora mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang hal serupa untuk wilayah Kabupaten Blora. Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Blora (Pilbup Blora) yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020 terdiri dari beberapa tahapan. Berkaitan dengan mewabahnya kasus COVID-19 dan upaya pencegahannya,  beberapa tahapan Pilbup Blora dalam waktu terdekat akan ditunda. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan bahwa KPU Kabupaten Blora: 1) Menunda masa kerja PPS, 2) Menunda verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, 3) Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan 4) Menunda pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. Surat Keputusan tersebut merupakan bentuk dari upaya KPU untuk mencegah persebaran COVID-19. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan sangat berpotensi melibatkan kerumunan orang, dimana bentuk kegiatan seperti ini sangat berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19. “Tahapan seperti pembentukan PPDP, verifikasi syarat dukungan calon persorangan, dan pemutakhiran daftar Pemilih atau Coklit sangat berpotensi terjadinya kontak fisik baik antar sesama penyelenggara, maupun antara penyelenggara dengan masyarakat. Jadi sangat masuk akal jika tahapan-tahapan ini ditunda hingga berakhirnya status kedaruratan COVID-19 ini “ papar Amri, Anggota KPU Blora. Selanjutnya KPU Blora akan berkoordinasi dengan Pemkab Blora karena pastinya penudaan ini selain harus disosialisasikan juga berimbas pada penggunaan dana hibah Daerah. Sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut sampai kapan penundaan ini selesai atau apakah tahapan lainnya juga akan diundur.

Selengkapnya
Senin, 23 Maret 2020 00:00
403

KPU BLORA LANTIK PPS PILBUP

Serentak pada hari Minggu, 22 Maret 2020 KPU Kabupaten Blora melantik Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020. Adapun acara pelantikan diselenggarakan di tiap kecamatan dengan waktu yang bervariasi dari pagi sampai malam. Sebelumnya KPU Blora telah mengumumkan PPS hasil seleksi pada tanggal 20 Maret 2020. Setelah melalui segenap seleksi, dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara, hingga masukan dan tanggapan masyarakat, akhirnya sebanyak 885 anggota PPS terpilih dari 295 desa/kelurahan dinyatakan lulus untuk kemudian dilantik. Mensikapi mewabahnya COVID-19, sebelumnya KPU Blora sudah berkoordinasi dengan Pemda Blora. Dari hasil koordinasi tersebut kemudian KPU Blora berkirim surat kepada Dinas Kesehatan kabupaten Blora. “Alhamdulillah, Dinas Kesehatan bersedia membantu kami dengan memberikan bantuan berupa petugas dan alat pengecek suhu badan, penyemprotan disinfektan di lokasi sebelum pelantikan, hingga ambulance yang siap sedia di tiap lokasi pelantikan” terang Amri, komisioner KPU Blora. Sesuai dengan hasil koordinsasi dengan Dinas Kesehatan, proses pelantikan didahului dengan pengecekan suhu badan, kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir bagi semua yang hadir dalam proses pelantikan. Dari tindakan tersebut tidak ditemukan adanya peserta pelantikan maupun tamu undangan yang terindikasi positif COVID-19. Terkait dengan Surat Edaran dari KPU RI yang menyatakan beberapa tahapan Pilkada yang ditunda, KPU Blora akan menindaklanjutinya di tingkat Kabupaten. “Sesuai dengan tahapan, setelah pelantikan PPS akan ada pembentukan sekretariat PPS, pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih dan proses coklit, semua akan kita tunda” Jelas M. Khamdun, Ketua KPU Blora. Adapun karena di Kabupaten Blora tidak ada pendaftaran calon peserta Pilbup dari jalur perseorangan, maka penundaan tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan otomatis tidak berpengaruh.

Selengkapnya
Minggu, 23 Februari 2020 00:00
305

PAYU MENGUNDURKAN DIRI

Sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020, tanggal 19 – 23 Februari 2020 merupakan tahapan penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan. Pada hari terakhir, yakni tanggal 23 Februari 2020, Pasangan PAYU (Suparmo-Akhmad Suyuti) hadir ke Kantor KPU Kabupaten Blora Jl. Halmahera No.11 Blora. Kehadiran Pasangan dan rombongan  disambut oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Blora. Dalam paparan yang disampaikan oleh perwakilan Pasangan PAYU, Parno, tim PAYU menyampaikan terima kasih atas segala fasilitasi dan pelayanan yang diberikan oleh KPU Blora. Selain itu atas nama Pasangan PAYU meminta maaf jika selama berinteraksi terdapat beberapa kekurangan. Selanjutnya disampaikan bahwa Pasangan Payu menyatakan mengundurkan diri dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020. Adapun alasan yang dikemukakan adalah dikarenakan kurangnya dukungan KTP. Sebagaimana diketahui bahwa syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Blora adalah mendapat  minimal 53.021 dukungan yang dibuktikan fotokopi KTP dan Surat Dukungan.  Dari data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU, dari 53.021 dukungan yang dibutuhkan, Pasangan PAYU baru menginput 23.296 dukungan. Pengunduran diri Pasangan PAYU dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang diterima oleh Ketua KPU Blora, M.Khamdun. Dalam sambutannya, M. Khamdun menyampaikan permohonan maaf jika  KPU Blora masih ada kekurangan dalam melayani Pasangan Payu, Masih lanjut M. Khamdun “ Apapun hasil hari ini,  merupakan catatan penting. Karena sepanjang sejarah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Blora, baru kali ini ada pasangan dari jalur perseorangan yang serius mencalonkan diri”. Selanjutnya terkait dengan status dukungan di SILON KPU, maka dukungan yang sudah diinput Pasangan PAYU dinyatakan “Batal Menyerahkan”.

Selengkapnya
Kamis, 13 Februari 2020 00:00
63

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PPS, KPU BLORA ADAKAN RAKOR KELILING

KPU Blora- Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 terus berjalan. KPU Kabupaten Blora sebagai penyelenggara Pemilihan mempersiapkan tahapan demi tahapannya dengan sebaik mungkin. Salah satu tahapan adalah pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan di tingkat desa/kelurahan. Dalam rangka persiapan pembentukan PPS dan sekretariat  PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun2020, KPU Kabupaten Blora mengadakan Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait di 16 kecamatan di wilayah kabupaten Blora. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan dengan berkeliling ke tiap kecamatan tersebut diselenggarakan pada 11 – 13 Februari 2020 Pembentukan PPS sendiri akan dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2020 dimulai dengan tahapan pengumuman pendaftaran hingga pelantikan PPS terpilih pada 22 Maret 2020. Mengingat waktu yang sudah mendekati tahapan pembentukan, maka KPU Blora berkeliling ke tiap kecamatan untuk menyampaikan informasi seputar pembentukan PPS dan sekretariat PPS kepada masyarakat luas. Dalam rapat koordinasi di tiap kecamatan dihadiri seluruh Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK). Mekanisme pembentukan PPS, kurang lebih akan sama  dengan mekanisme pendaftaran PPK. Dimana calon anggota PPS akan diseleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, hingga seleksi wawancara. Dalam setiap tahapan, KPU Blora mengharapkan masukan masyarakat terkait rekam jejak calon anggota PPS. Komisioner KPU Blora, M. Syaiful Amri menyampaikan “ kami berkomitmen membentuk badan penyelenggara Pemilihan yang selain memiliki kemampuan teknis kepemiluan, juga memiliki catatan yang bersih, terutama seputar independensi calon anggota PPK, PPS, hingga KPPS”.

Selengkapnya